Penyusunan Regulasi Sistem Informasi Desa (SID)

Glingseran – Dalam upaya menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa maka 3 komponen Pemkab Bondowoso, Universitas Membagun Desa (UMD) Universitas Jember dan Kompak Jawa Timur menyelenggarakan Wrokshop Penyusunan Regulasi Sistem Informasi Desa (SID), yang bertempat di Kantor BAPEDA Kabupaten Bondowoso , Selasa 25/4/2017.
Wrokshop Penyusunan Regulasi Sistem Informasi Desa (SID) ini diikuti oleh 10 Desa yang tergabung dalam KOMPAK (Kolaborasi Msyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) antara lain Desa Glingseran,Ambulu,Bukor,Banyu Putih dari wilayah Kecamatan Wringin. Selain itu Desa Cremee,Bercak,Ramban Kulon , Ramban Wetan , Suling Wetan,Grujukan dari wilayah Kecamatan Cremee.Ke 10 Desa tersebut diharapkan mampu menjadi barometer Penyusunan Regulasi Sistem Informasi Desa untuk desa-desa lainnya di Kabupaten Bondowoso.
Sementara itu nara sumber dalam workshop tersebut diantaranya Asisten I Pemkab Bondowoso,Drs Agung Tri Handono,SH.MM,Direktur UMD Hermanto dan perwakilan KOMPAK Jawa Timur Nurul.
Aplikasi Sistem Informasi Pedesaan atau IT Desa saat ini banyak sekali ditawarkan, ada yang dibuat oleh perusahaan tertentu dengan sekali bayar kemudian tidak diketahui support atau layanan pasca dibayarnya, maupun yang dikembangkan oleh komunitas ataupun Lembaga Non Pemerintah yang nirlaba.Namun KOMPAK menyajikan sistem yang berbeda.
“Aplikasi SID yang dikembangkan pemerintah saat ini adalah sitem yang berkelanjutan.Salah satu produk Aplikasi Sistem Informasi Desa yang berkembang dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa saat ini . Masyarakat dapat mencobanya sendiri dengan mengunduhnya di halaman online di domain atau web desa,”kata Nurul.
Database kependudukan desa ataupun aplikasi sistem informasi desa tidak akan berguna ketika tidak pernah diupdate sesuai peristiwa yang terjadi di masyarakat desa seperti peristiwa migrasi penduduk, peristiwa kelahiran ataupun peristiwa ketika ada warga yang meninggal dunia, sehingga akan mengurangi, menambahi ataupun memutakhirkan data-data kependudukan.
“Pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa bukanlah hal yang mudah dan sepele. Dahulu kala ada organisasi besar dengan ribuan pendamping desa yang beberapa hari yang lalu dibubarkan oleh kementrian dalam negeri karena sudah tidak ada uangnya, melakukan pendekatan pembangunan dan perencanaan desa berbasis masalah apa yang harus dipecahkan, dan mayoritas permasalahan atau pemecahan masalahnya adalah dengan pembangunan infrastruktur fisik dengan dana stimulan yang membuat warga desa bergotongroyong membangun sehingga output program tersebut menjadi sangat besar, karena sumbangan warga yang sukarela.”jelas Agung.
Namun saat ini dengan Alokasi Dana Desa baik dari APBN maupun dari APBD warga masyarakat desa berlandaskan UU Desa harus dapat merencanakan pembangunan desa secara holistik dan berdasarkan pada kekayaan aset yang dimiliki.
“Perencanaan pembangunan desa berbasis aset ini dikembangkan oleh Forum Desa Nusantara dalam salah satu chapternya di Sekolah Pembaharuan Desa yang mengajak masyarakat dan pemerintah desa untuk dapat membuat dan memiliki Peta Apresiatif Desa yang akan membantu Pemerintah Desa untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes. Hal ini akan sangat janggal ketika desa tidak memiliki perencanaan yang bagus namun desa memiliki sistem informasi desa, selain itu bersainglah dengan sehat,saya sangat berterimakasih kepada Desa Glingseran dan Desa Cremee, yang mana dua Desa ini bersaing untuk mengakses kegiatan desax. (red)tim PPIDes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Skip to toolbar